 |
| Masa aksi pada saat demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi NTB |
Mataram, SinarNTB.Com - Pada Senin (22/8/2022) Mempelajari berbagai polemik di Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi NTB.
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Mataram Tata Supriadin menyebutkan, HMI Cabang Mataram tetap berkomitmen hadir sebagai perwakilan rakyat dan selalu menyurakan suara rakyat.
"Karena anggota DPRD sebagai wakil rakyat telah menjadi otak dalam mengkapitalisasi kebutuhan rakyat NTB," bebernya.
Dalam orasinya, Ia menegaskan, beberapa persoalan mulai dari pendidikan, pertanian, sosial, dan ekonomi yang sekarang tidak lagi merata, harusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk menyelesaikannya.
"Kami melihat beberapa sekolah masih terdapat sengketa lahan," terangnya.
Kata dia, belum lagi, beberapa perguruan tinggi di NTB mengalami masalah beasiswa bidikmisi yang belum diselesaikan. Pemerintah juga belum menerapkan langkah solutif untuk membantu anak-anak hingga remaja yang ingin menikmati pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
"Beasiswa NTB Gemilang yang banyak menghabiskan anggaran sehingga lupa melirik kondisi pendidikan di NTB. Gubernur bicara dunia tapi kondisi internal tidak diatasi dengan baik," tegas Tata.
Selain itu, Koordinator Lapangan I, Nanang Sofian Putra menyebutkan, NTB adalah salah satu penghasil pertanian terbesar di Indonesia tetapi harga pangan dan komoditas hortikurtura masih rendah dan kurang stabil sehingga masyarakat NTB mengalami kerugian.
"Belum lagi menghitung harga pupuk, pestisida (obat-obatan) dan bahan-bahan kebutuhan pertanian lain yang cukup tinggi," tutur dia.
Kata Nanang, karena itu, kami menuntut agar Gubernur dan DPRD NTB segera menyelesaikan masalah ini.
"Jika tidak, berarti gagal mengelola daerah ini," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan II, Akramin mengatakan, di bidang sosial terdapat banyak pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak sehingga mengakibatkan hadirnya amoralitas di NTB hingga saat ini.
Ia menuturkan, eksploitasi anak juga merajalela, di wilayah pedesaan maupun kota. Kami menilai, NTB Gemilang ini gagal, tugas dan fungsi DPRD NTB juga tidak jalan sama sekali.
"Kami mendesak DPRD NTB segera desak DPR RI untuk mencabut RKUHP," bebernya.
Kata dia, kami menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar karena dapat menyengsarakan rakyat.
"Hentikan eksploitasi anak, masalah lapangan pekerjaan hingga kemiskinan di NTB," tutupnya.
Penulis : Muhafid
