 |
| Massa aksi pada saat melakukan orasi di depan kantor DPRD Kabupaten Bima |
Kabupaten Bima, SinarNTB.Com - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melakukan aksi demonstrasi, menolak dengan tegas kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pertalite dan solar. Titik aksi, digelar di depan Kantor DPRD Kabupaten Bima, pada Senin (5/9/2022).
Koordinator Lapangan I, Wanda Ardiansyah menegaskan bahwa LMND secara organisasi menolak dengan tegas atas kenaikan harga BBM bersubsidi karena dengan naiknya harga BBM tersebut akan menambah penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang belum pulih akibat Pandemi Covid-19.
"Mendorong percepatan pembangunan industri nasional, untuk mengatasi ketergantungan impor minyak. Tolak harga BBM bersubsidi karena mempengaruhi daya beli masyarakat, kenaikan harga kebutuhan hidup dan produktifitas," jelasnya.
Kata dia, kami juga mendorong aparat penegak hukum untuk memberantas mafia-mafia migas. Yakin dan percaya kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga bahan pokok dan komoditas pangan lainnya. Sementara saat ini, banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat Pandemi Covid-19.
"Bahkan kebutuhan sehari-hari pun sulit tercukupi. Dengan naiknya BBM ini, akan menambah beban dan penderitaan rakyat miskin,” tutupnya.
Koordinator Lapangan II, Dedi Wahyudin mengatakan, pemerintah beralasan kuota pertalite dan solar diperkirakan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Pemerintah tidak sanggup untuk terus mensubsidi akibat pembengkakan anggaran, maka solusi yang di keluarkan oleh pemerintah adalah menaikan harga BBM bersubsidi.
Padahal, kalau dicermati pembengkakan kuota subsidi akibat kelalaian dalam pendistribusian BBM subsidi tersebut, pun juga diperuntukkan untuk rakyat miskin dan kurang mampu tetapi realitanya banyak di konsumsi oleh kalangan atas.
"Dan rakyat miskin selalu jadi korban atas tidak kompetennya para birokrat dalam mengelola negara," tegasnya.
Wahyudin mengajak seluruh anggota LMND memperkuat narasi dengan melakukan diskursus internal maupun eksternal, sekaligus mengkampanyekan dampak kenaikan BBM bagi rakyat kecil terhadap masyarakat luas.
"Gerakan perjuangan menolak kenaikan BBM harus dilakukan secara masif. Selain gerakan ekstra parlemen, kita juga harus memasifkan kampanye di media sosial untuk membangun narasi politik yang baik, sehingga rakyat tahu apa yang menjadi perjuangan kita,” beber Wahyudin.
Aksi demonstrasi massa LMND tersebut berujung pada audiensi dan diterima dengan baik oleh DPRD kabupaten Bima.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminullah menyebutkan dengan naiknya harga BBM bersubsidi, bukan hanya mahasiswa maupun masyarakat yang menolak tapi angota DPRD pun menolak.
"Kami juga menolak dengan tegas kenaikan BBM bersubsidi, karena itu tidak dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah pusat, dan kami juga bersedia menandatangani apa yang menjadi tuntutan masa aksi," tutupnya.
Penulis : Ahmad Al-faruq
