Kabupaten Bima, SinarNTB.Com - Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri beserta OPD di Kabupaten Bima membahas tentang penjabaran program agar tidak terjadi tumpang tindih (overlap) bagi penerima manfaat kegiatan dan realisasi kegiatan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat, pada Senin (7/11/2022).
Bupati Bima menjelaskan, berkaitan dengan pengelolaan anggaran di Tahun 2023, agar Pimpinan Unit Kerja memperhatikan dengan seksama perubahan pola pembelanjaan.
"Saya mengingatkan kepada Kepala OPD, terkait dengan penyusunan anggaran tahun 2023, benar-benar disesuaikan dengan arahan pemerintah pusat," bebernya
Kata dia, sinergi antar OPD sangat diperlukan agar ada penajaman RPJMD yang sudah disusun. Sesuaikan anggaran dengan kebutuhan dasar dan prioritas pelaksanaan tugas di lapangan.
Ia menambahkan, Prioritas aspirasi dan harapan masyarakat misalnya infrastruktur jalan yang diharapkan bisa terwujud di Tahun 2023.
"Program dan kegiatan OPD harus mencerminkan Visi Bima RAMAH dan memproritaskan kebutuhan harapan masyarakat," tutupnya.
Rakor tersebut juga mengundang Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan Kabag dalam membahas anggaran Tahun 2023.
Ada tiga OPD ada yang ditentukan alokasi penggunaannya (labeling) yaitu Dinas Dikbudpora, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.
Salah satu komponen yang sudah ditentukan adalah gaji ASN Formasi PPPK mulai Tahun anggaran 2023, hasil rekrutmen Tahun 2022.
Penulis : Al Faruq
Editor : Ahmad Al-Faruq