Kabupaten Bima, Sinarntb.com - Oligarki adalah struktur pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang dan dijalankan oleh kelompok atau golongan elit kecil dari masyarakat, dan dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata oligarki, identik dengan istilah sedikit dan bersifat memerintah kaum atau golongan yang banyak.
Di Afrika Selatan misalnya l, sebelum tahun 1994, orang-orang minoritas berkulit putih memerintah secara oligarki terhadap mayoritas penduduk Afrika Selatan yang berkulit hitam. Politik rasisme ini secara resmi pada 1948 disebut dengan politik aparteid, sampai akhirnya seorang tokoh yang dikenal ialah Nelson Mandela yang menentangnya. Karena itu, oligarki merupakan kondisi struktural yang penuh ketimpangan. Oligarki dapat menjadi semakin dominan ketika para elit terlibat dalam politik untuk mempertahankan dan memperbesar kekayaan.
Selain itu, oligarki pertama kali hadir di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa itu, beliau dikenal sebagai seorang pemimpin oligarki karena membagikan kekayaan yang berasal dari sumber daya alam Indonesia kepada orang-orang setia atau pada kelompok-kelompok tertentu.
Nah, ketika orde baru tumbang dan beralih menjadi reformasi, sistem demokrasi hadir di Indonesia karena bertujuan untuk memeratakan kekuasaan dan ekonomi di wilayah yang masih memiliki ketimpangan namun nyatanya justru berjalan di arah yang sebaliknya. Sebab, demokrasi Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki yang dominan dalam partai dan kekuasaan dipemerintahan sehingga semakin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat.
Dalam kondisi seperti ini, sistem politik menjadi dikuasai oleh segelintir elit yang memerintah dan mengontrol konsentrasi massa yang masif serta sumber daya finansial untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi serta status sosial mereka. Semakin berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia justru semakin membuat oligarki merajalela.
Namun hal demikian, bukan karena sistem demokrasi yang salah, melainkan penegakan hukum yang lemah. Dapat kita saksikan jika penegakan hukum di Indonesia ditegakkan ketika yang sedang dihadapi adalah rakyat lemah. Tetapi, ketika yang dihadapi kaum oligarki, maka penegakan hukum seolah menjadi melunak atau bahkan menjadi tak berfungsi.
Disisi lain, oligarki dalam suatu partai dan negara merupakan suatu kelompok minoritas yang memimpin kaum mayoritas. Hal ini dapat terjadi jika misalnya kelompok minoritas ini adalah penyandang dana terbesar didalam suatu partai. Sehingga terpilihnya seseorang menjadi pimpinan atau posisi strategis didalam suatu partai ialah tergantung dari kontribusi berapa jumlah kekayaan yang dia miliki, bukan berdasarkan kemampuan dan integritas yang dimiliki oleh individu tersebut.
Pasalnya, jika diabaikan selama dan atau dengan waktu yang berkepanjangan, maka akan mengancam kehidupan demokratis di Indonesia. Karena itu, hadirnya partai politik dalam suatu negara adalah sebagai instrumen vital dalam penegakan demokrasi itu sendiri.
Tetapi sayangnya, sejak pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1998, saat semua instrumen lain dari bangsa ini sudah mulai memperbaiki diri pasca pemerintahan orde baru hanya tersisa partai politik yang belum mau untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, Seharusnya dalam sistem demokrasi, partai politik itu memiliki fungsi untuk mewakili aspirasi masyarakat. Tapi kenyataannya, partai politik ada untuk mengaspirasi sekelompok elit didalam partainya.
Tentu, hal ini mengakibatkan ketika suatu partai seakan menganut sistem oligarki maka akan terjadi pembungkaman suara rakyat. Para elit oligarki, membutuhkan rakyat guna memperoleh suara atau dukungan, maka mereka akan menyerukan suara rakyat sangat penting untuk didengar tetapi hal ini hanya dapat didengar selama lima tahun sekali yaitu saat pemilu atau pilkada saja.
Setelah pesta demokrasi dilaksanakan mereka kembali seperti semula, dan tentu akan ada dampak yang timbul dalam skala yang lebih luas lagi adalah saat adanya pembungkaman suara rakyat menimbulkan rasa apatis terhadap kondisi politik disebagian besar kalangan masyarakat. Tentu hal ini memberikan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya partai hadir untuk memberikan pengetahuan, dan menambah pemahaman dalam berpolitik di masyarakat.(*)
Penulis: Sri Laila Fauziah
Penulis adalah Ketua Umum HMI-MPO Komisariat Taman Siswa Bima.
