Bima, SinarNTB.com - Pembentukan Ketua Karteker Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bima telah menimbulkan kontroversi. Proses pembentukan yang dilakukan secara langsung tanpa melalui mekanisme yang ada dinilai tidak transparan dan memicu pertanyaan dari berbagai pihak.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Kabupaten Bima, Al Faruq, mengkritik pembentukan tersebut dan meminta kejelasan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I KNPI NTB. Menurutnya, proses pembentukan harus sesuai dengan mekanisme organisasi dan tidak boleh bernuansa politik.
"Pembentukan karteker tidak boleh bernuansa politik dan harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Jangan sampai konflik kepentingan terjadi karena kegagalan kepemimpinan selama beberapa tahun terakhir," tegas Al Faruq dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Al Faruq menekankan bahwa KNPI sebagai organisasi kepemudaan harus memiliki manajemen yang transparan dan akuntabel. Pembentukan pengurus kararakter tidak boleh menimbulkan polarisasi dan distorsi normatif yang dapat memicu perlawanan dari organisasi kepemudaan lain di Kabupaten Bima.
"KNPI harus menjadi wadah yang menghimpun para cendekiawan muda dan organisasi kemasyarakatan pemuda, bukan menjadi ajang politik praktis. Pembentukan karteker harus dilakukan secara demokratis dan transparan," tambahnya.
Sementara itu, DPD I KNPI NTB belum memberikan klarifikasi terkait proses pembentukan Ketua Karteker KNPI Kabupaten Bima. Kepemimpinan KNPI diharapkan dapat menjelaskan proses pembentukan tersebut dan memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terjadi.
Pembentukan ini juga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat dan organisasi kepemudaan lain di Kabupaten Bima. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan pengurus karteker KNPI.
Penulis: Ahmad Al Faruq
Editor: Indra Darmawansyah
