Bima, SinarNTB.com - Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2025-2030 resmi dilantik pada Rabu, 20 Febuari 2025, di Jakarta. Pelantikan ini menandai dimulainya masa kepemimpinan baru yang diharapkan membawa perubahan positif bagi masyarakat Kabupaten Bima. Namun, di tengah euforia pelantikan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bima menyampaikan peringatan keras kepada Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan yang baru saja dilantik agar benar-benar menjalankan amanah dengan baik, bukan membangun dan melanjutkan kepentingan dinasti politik.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Bima, Arif Maulana, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dengan kritis dan objektif. "Kami tidak ingin 5 tahun ke depan hanya menjadi panggung bagi elite politik yang sibuk dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kabupaten Bima menghadapi banyak tantangan serius yang harus segera diatasi," ujar Maulana.
Kemiskinan dan IPM yang Memprihatinkan
Kabupaten Bima masih bergelut dengan angka kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima, jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 74,74 ribu jiwa, menjadikannya daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumbawa. Angka ini menunjukkan tren stagnan dalam 5 tahun terakhir, bahkan sempat meningkat pada tahun 2021.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima pada tahun 2023 berada di peringkat ke-9 dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat dengan skor 70,33. Rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi angka ini. "IPM yang rendah menunjukkan kegagalan pemerintah sebelumnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami tidak ingin Bupati dan Wakil Bupati Bima yang baru dilantik ini hanya melanjutkan kebijakan lama tanpa solusi konkret," tegas Maulana.
Infrastruktur Jalan yang Memburuk
Salah satu persoalan mendesak di Kabupaten Bima adalah kondisi infrastruktur jalan yang semakin memburuk. Data BPS menunjukkan bahwa panjang jalan berkategori baik terus menurun dari 428,62 km pada tahun 2021 menjadi 409,68 km pada tahun 2023. Sementara itu, jalan yang mengalami kerusakan berat meningkat drastis dari 28,92 km pada tahun 2021 menjadi 106,84 km pada tahun 2023.
"Kondisi jalan yang rusak ini menghambat mobilitas masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, dan berisiko menimbulkan kecelakaan. Jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret, maka hal ini akan semakin memperburuk perekonomian masyarakat," kata Maulana. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proyek infrastruktur agar tidak terjadi praktik korupsi yang menghambat pembangunan.
Maraknya Korupsi, Narkoba, dan Kejahatan Seksual
Selain persoalan kemiskinan, IPM dan infrastruktur, Kabupaten Bima juga menghadapi tantangan serius dalam aspek tata kelola pemerintahan dan keamanan sosial. Korupsi dan pungutan liar masih marak terjadi di berbagai sektor, memperlambat pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Bima.
Tak hanya itu, peredaran narkoba di Kabupaten Bima semakin mengkhawatirkan. Pergaulan bebas dan lemahnya pengawasan turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan serta anak-anak. "Kami menuntut pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas terhadap peredaran narkoba dan meningkatnya kasus kekerasan seksual. Jangan sampai Kabupaten Bima menjadi tempat yang tidak aman dan ramah bagi generasi muda," tegas Maulana.
HMI MPO Cabang Bima Siap Mengawal Pemerintahan
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, HMI MPO Cabang Bima menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima secara kritis. "Kami akan menjadi oposisi intelektual yang tidak segan untuk mengkritik jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Jabatan adalah amanah dari 535,53 ribu penduduk di Kabupaten Bima, bukan warisan keluarga. Pemimpin yang hanya mengutamakan kepentingan golongan tertentu dan dinasti politik harus siap menghadapi perlawanan rakyat," ujar Maulana.
Ia berharap sumpah jabatan yang diucapkan tadi bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar menjadi komitmen untuk membangun Kabupaten Bima yang lebih baik. Selamat atas pelantikan Bapak Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2025-2030. Selamat bekerja. Semoga rakyat tidak lagi menjadi korban janji-janji kosong, pungkasnya.
Penulis: Ahmad Al Faruq
