Audiensi Bupati Bima bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Kabupaten Bima Membahas Mengenai Isu-isu Daerah juga HMI turut menyampaikan Aspirasi Masyarakat tani jagung bima.
Ketua umum HMI Cabang Kabupaten Bima Saudra Al Faruq, dalam penyampaian nya mengatakan Audiensi yang dilakukan adalah langkah efektif dalam mendiskusikan problem Kedaerahan di tengah transisi kepemerintahan.
Audiensi yang dilakukan di pandopo yang merupakan fasilitas pemerintah juga turut dihadiri oleh Bupati Bima plt kepala BKD,Plt Kesbangpol Kabupaten Bima, Sekretaris HMI BADKO Bali Nusra,ketua umum HMI MPO Cabang Kabupaten Bima,dan kader-kader HMI Cabang Kabupaten Bima.
Dalam kesempatan itu Al Faruq (Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Bima) menyatakan di tengah situasi krisis harga pangan yang menjerat petani, pemerintah daerah malah lamban menangani segala persoalan. Perubahan yang dijanjikan tidak menyentuh akar masalah rakyat, tetapi hanya memperkuat barisan elit politik lokal.
Saat ini memasuki bulan April,Mei,Juni petani jagung di berbagai kecamatan di kabupaten bima,NTB menghadapi situasi panen raya mereka justru dihadapkan pada kenyataan pahit: harga jagung anjlok drastis. Ini bukan fenomena baru, tetapi masalah berulang yang mencerminkan lemahnya intervensi negara di sektor pertanian.
Harga jagung pipilan kering Rp 5.500 per kg berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 18 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung Di Tingkat Petani itu hanya berlaku untuk Bulog. Tentu saja dengan kriteria-kriteria yang ditentukan Bulog yang begitu rumit itu.
Masalah lainnya daya serap Bulog itu teramat rendah jika kita bandingkan dengan jumlah produksi petani. Sebagai contoh Bulog Bima berkomitmen menyerap 9000 ribu ton jagung petani Bima dan Dompu. Padahal untuk kabupaten Bima saja produksi jagungnya mencapai 600 ribu lebih ton.
Pemerintah Kabupaten Bima, di bawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. Irfan, didesak untuk segera mengambil langkah konkret mulai dari menstabilkan harga, menekan Bulog dan perusahaan menerapkan Ketentuan aturan HPP dalam menyerap Komoditas petani jagung di kabupaten bima NTB, Visi besar perubahan tak akan berarti jika petani sebagai pilar utama ekonomi daerah terus tertindas oleh sistem yang tidak berpihak.
Sementara Hardi selaku (Sekretaris HMI Badko Bali-Nusra) yang turut mendampingi Cabang Persiapan Kabupaten Bima juga mempertanyakan keseriusan bupati bima dalam menjalankan Misi Reformasi birokrasi yang berorentasi hasil, kerena memang kemajuan daerah harus dimulai dari tata kelolah birokrasi yang baik, sehingga pejabat yang mengisi posisi setiap OPD ke bawah mampu menterjemahkan Visi Bima Bermartabat ini dengan baik pula, dan terutama dalam hal seleksi Pejabat yang mengisi seluruh sektor birokrasi ini juga, Sekretaris HMI Badko Bali Nusra menekankan kepada Bupati Bima agar dilakukan proses seleksi secara jujur, adil, bersih, bukan hanya barter kepentingan politik dalam bentuk balas jasa.
Lanjut Ansor Kirana (Sekretaris Umum HMI Cabang Kabupaten Bima) menyampaikan bahkan harapan besar untuk pemerintahan baru harus berani membuka diri dalam hal membahas kemajuan daerah di kampus-kampus, sehingga mahasiswa di berikan ruang untuk memberikan kritikan sekaligus menawarkan solusi bersama,karena kami percaya masih banyak pemikir- pemikir hebat yang ada di ruang lingkup kampus.
Dari beberapa tuntutan dan harapan yang di sampaikan tersebut, Bupatii Bima yang didampingi beberapa pejabat di ruang lingkup Pemerintah kabupaten bima memberikan apresiasi terhadap keseriusan HMI dalam mengawal pemerintahan daerah sekaligus mengajak bergandengan tangan dengan pemerintah daerah mensukseskan Bima Bermartabat ini.
Adapun beberapa hal yang di sampaikan adek-adek HMI-MPO Cabang Kabupaten Bima saya akan perintahkan langsung dinas terkait untuk terus mengawasi dan berkordinasi dengan Bulog dan Perusahaan swasta lainnya, sehingga tidak ada lagi permainan harga dan pengaturan kadar air yang merugikan para petani kita.ucapny
Kami pemerintah daerah tidak akan membiarkan masyarakat tani kami berjalan sendiri ditengah kemerosotan Harga pangan yang jauh dari harapan Petani kita. Tegasnya
sementara itu menjawab perihal reformasi birokrasi, Bupati Bima juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan segera membentuk panselda untuk menyeleksi kompetensi pejabat eselon II dan III sehingga hasil seleksi tersebut tidak ada lagi pejabat daerah yang menempati posisi di luar bidang kompetensinya, dan untuk kunjungan berdialog ke kampus bupati bima memerintahkan OPD terkait mengatur jadwal sekaligus mengadakan pertemuan lanjutan dengan HMI dalam hal lebih teknis untuk menindaklanjuti hasil diskusi hari ini.(Ujarnya)
Red
